JOGJABROADCAST-Yogyakarta=Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengecam kerusuhan dan penjarahan beberapa hari lalu. Sekarang Presiden telah membentuk tim
JOGJABROADCAST-SLEMAN-Beberapa seniman melakukan pertunjukan kecil dengan gerakan teatrikal serta iringan musik di kompleks Direskimsus Polda DIY , para seniman tersebut mengantarkan seorang Bambang Wirawan yang tengah berkasus terkait hak cipta fotografi. Seperti diketahui Bambang bersama LBH
JOGJAPODCAST-Jakarta - BPOM semakin memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, khususnya yang viral di media online. BPOM menemukan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi dan distribusi kosmetik ilegal senilai lebih dari Rp31,7 miliar, meningkat signifikan sebesar lebih dari
JOGJABROADCAST=Yogyakarta (13/02/2025) - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) DIY menghadirkan sistem pemantau traffic dan pengawasan keamanan berbasis sistem kota cerdas (Smart City) yang operasionalnya dipusatkan di Back Office Smart Province di
JOGJABROADCAST-Bantul-Fakta masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di masyarakat tidak bisa dipungkiri. Komnas Perempuan mencatat data nasional kekerasan pada tahun 2023 sebanyak 289.111. Komnas Perempuan sendiri menerima pengaduan sebanyak 4.347 kasus dan 3.303 di antaranya
JOGJABROADCAST-JAKARTA - Simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mengadukan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena telah melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat Silaturahmi Nasional
JOGJABROADCAST-Yogyakarta-Hotel Tentrem Yogyakarta terancam denda sebesar empat miliar serta hukuman pidana terkait pelanggaran hak cipta fotografi, hal tersebut terungkap dalam acara jumpa pers yang berlangsung di kantor LBH Yogyakarta pada Kamis,( 30/1- 2025). Kasus ini bermula ketika
Mahkamah Agung (MA) resmi menguatkan putusan terkait larangan praktik monopoli di sektor teknologi. Keputusan ini merupakan respons atas upaya kasasi yang diajukan oleh salah satu perusahaan teknologi besar di Indonesia, yang sebelumnya dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang. Langkah ini merupakan tonggak penting dalam melindungi privasi dan data warga negara di era digital yang semakin kompleks. Undang-undang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan pejabat negara terkait kasus korupsi senilai Rp500 miliar. Pejabat tersebut, yang sebelumnya menjabat di salah satu kementerian, diduga terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan penggelapan dana proyek pemerintah. Dalam rilis resmi